Home ... About ... Services ... Multimedia ... Contact
IndonesianEnglish

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Cara memperoleh dana gratis perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Wednesday, 27 March 2013 11:27

PLASADANA.COM - Kementerian Perumahan Rakyat atau Kemenpera menyiapkan Rp 2,2 triliun untuk program dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Bagaimana cara dapatnya?

Dalam program tersebut, setiap masyarakat yang mengajukan dana renovasi rumah akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 7,5 juta untuk rusak ringan dan Rp 15 juta untuk rumah dengan rusak berat.

Inilah cara memperolehnya:

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemepera, Jamil Ansari, menjelaskan, untuk mendapatkan dana tersebut ada beberapa tahap yang harus dilakukan masyarakat.

Pertama, masyarakat haruslah terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 11 orang. Setiap anggota kelompok berpenghasilan maksimum Rp 1,2 juta per bulan. Kemudian, kelompok ini mengajukan permohonan permintaan dana hibah kepada Kemenpera melalui Kepala Desa setempat.

Kedua, kelompok tersebut membuat rencana pembangunan dan gambar kerja. Rumah dalam perencanaan itu, harus layak huni, memiliki standar jenis bangunan dan harga yang sesuai.

"Dalam proses ini kelompok tersebut akan didampingi oleh konsultan yang memang telah kami tunjuk," ujar Jamil di Jakarta, Jumat (15/3).

Ketiga, setelah tahapan tersebut selesai, Kemenpera akan melakukan validasi dan survei terhadap perencanaan tersebut. Jika sesuai, Kemenpera membuat Surat Keputusan penyetujuan yang secara otomatis dana tersebut akan disalurkan melalui Bank BRI.

Namun, dana tidak dapat langsung diambil secara tunai. Tapi, melalui toko bangunan yang ditunjuk kelompok tersebut. Hal ini guna menghindari penyelewengan penggunaan dana untuk keperluan lain.

"Jadi masyarakat langsung mengambil bahan bangunan dari toko yang ditunjuk oleh mereka sendiri," ujarnya. "Sisanya mereka bergotong royong membangun rumah secara bersama-sama."

 
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia :usulkan iuran yang diambil dari pekerja untuk Tapera, cukup 1% saja, sisanya ditanggung pengusaha dan pemerintah.
Wednesday, 27 March 2013 11:21

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timbul Siregar, meminta agar iuran untuk tabungan perumahan (Tapera) diambil dari buruh, pengusaha, dan juga dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui subsidi tabungan perumahan.

"Mengingat upah buruh akan dipotong untuk program jaminan hari tua, pensiun, dan kemungkinan program kesehatan, maka iuran yang dipungut untuk perumahan sebaiknya tidak tinggi karena akan mempengaruhi daya beli buruh," kata Timbul, Rabu, 13 Maret 2013.

Timbul mengusulkan, jumlah iuran untuk tabungan perumahan yang diambil dari pekerja cukup 1 persen saja. Sisanya, sebanyak lima persen diberikan oleh pengusaha, dan sembilan persen sisanya dibayar oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu, ia mengusulkan agar PT Jamsostek juga ikut mensubsidi uang muka perumahan, terutama untuk pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta. Sebab menurutnya, subsidi langsung langsung APBN untuk perumahan buruh sangat membantu mendukung peningkatan upah riil buruh.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat dan Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat RI, menargetkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat bisa selesai dan disahkan menjadi undang-undang tahun ini. Peraturan tersebut nantinya akan mewajibkan setiap pekerja di Indonesia memiliki tabungan perumahan rakyat demi meningkatkan akses perumahan kepada pekerja.

Timbul mengakui, peraturan tersebut sangat penting untuk buruh. Karena, kata dia, mayoritas buruh hanya mampu mengontrak rumah. Berdasarkan riset yang mereka lakukan, rata-rata pekerja mampu mengalokasikan 20 persen upahnya hanya untuk mengontrak rumah. Sementara Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Item-Item Perhitungan Upah Minimum, buruh hanya diposisikan mengontrak kamar saja, bukan rumah.

"Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat itu sangat penting buat buruh," kata Timbul. Ia mengatakan, program perumahan buruh bisa diperlakukan seperti program jaminan hari tua atau pensiun. Hanya saja, iuran tabungan perumahan tersebut diambil tidak hanya dari pekerja, tetapi juga dari pengusaha.

Dia juga meminta agar pembangunan perumahan buruh dibangun di sekitar kawasan industri sehingga pekerja dapat mengehemat biaya transportasi mereka. "Buruh bisa lebih produktif bekerja karena lebih dekat ke tempat kerja," kata Timbul.

 
Jamsostek himbau Pekerja manfaatkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan berbunga rendah
Wednesday, 27 March 2013 10:55

Jakarta (ANTARA) - PT Jamsostek proaktif mengimbau pekerja untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan yang berbunga rendah karena hingga saat ini alokasi dana yang disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mengalokasikan dana Rp200 miliar untuk 4.000 pekerja.

BUMN itu aktif menginformasikan kepada pekerja untuk memanfaatkkan pinjaman hingga Rp50 juta dan berbunga tiga persen tersebut. Salah satunya dengan menandatangani kerja sama dengan Kemenpera dan Kemenakertrans untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pekerja.

Ketiganya membentuk Keputusan Bersama tentang Pembentukan tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/buruh.

Penandatanganan dilakukan Dirut PT Jamsostek Elvyn, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Irianto Simbolon dan Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung beberapa waktu lalu.

Kemenpera mengkoordinasikan pengadaan rumah, Kemenakertrans melakukan sosialisasi pengadaan rumah kepada buruh dan PT Jamsostek menyediakan pinjaman uang muka perumahan (PUMP).

Hingga 2012, total dana bantuan uang muka rumah pekerja yang sudah disalurkan ke pekerja sekitar Rp830 miliar. Di samping PUMP, BUMN yang akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2013 itu juga membangun ruman susun sewa untuk pekerja.

Pada 2012 saja PT Jamsostek menyalurkan Rp207.9 miliar untuk pengadan 1.987 rumah susun sewa dan Rp932.37 miliar untuk 90.256 item pinjaman bergulir.

Syarat mendapatkan PUMP relatif mudah, yakni menjadi peserta aktif minimal selama satu tahun dan belum memiliki rumah.

Pekerja bisa memilih pengembang mana saja yang menjadi anggota REI dan dimana saja di seluruh Indonesia.

PUMP adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi peserta Jamsostek memiliki rumah melalui KPR melalui perbankan.

Elvyn pada satu kesempatan mengatakan pihaknya akan tetap memberikan PUMP dan manfaat lainnya kepada peserta jaminan sosial meskipun status badan hukum berubah menjadi badan penyelenggara jaminan sosial.

"Karena itu kami mengajukan draft PP kepada pemerintah agar peserta tetap mendapatkan manfaat lebih dari program jaminan sosial meskipun status badan hukum berubah," kata Elvyn.

Manfaat lain adalah beasiswa, bantuan pinjaman renovasi rumah, bantuan pinjaman kepada koperasi karyawan, pelatihan wirausaha dan layanan kesehatan bagi masyarakat di lungkungan pekerja.(rr)

 

 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Copyrights 2011, Karaksanta | Powered by: arwebbisnis