Home ... About ... Services ... Multimedia ... Contact
IndonesianEnglish

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

FUNGSI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Kamis, 09 Agustus 2012 15:16

JAKARTA (Pos Kota) – Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan fungsi negara untuk menjamin penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan yang membutuhkan   perhatian  dan dukungan serius dari pemerintah   pusat maupun daerah.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi A. Muhaimin Iskandar menjelaskan, jabatan petugas pengawas ketenagakerjaan sangat strategis, karena merupakan jabatan keahlian.

Berbagai isu global berkaitan erat dengan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan seperti kesetaraan gender, kebebasan berserikat, pekerja anak, yang memerlukan perhatian khusus dari para pengawas ketenagakerjaan.

Tapi Muhaimin menyayangkan, penyebaran.  kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan di daerah-daerah masih kurang merata. Saat ini,  ada 207  dari 494 kabupaten/kota yang tidak memiliki petugas pengawas.

“Akibatnya  penegakan hukum  dalam kasus hubungan industrial di daerah-daerah menjadi kurang terawasi dengan baik, bahkan ada juga beberapa permasalahan ketenagakerjaan menjadi terbengkalai dan tidak terselesaikan,” kata Muhaimin usai menandatangani Peraturan Bersama tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19/2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno di kantor Kemnakertrans.

Muhaimin mengatakan penyempurnaan atau perubahan   peraturan itu dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas dan            kwantitas Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan proses industri maupun globalisasi dewasa ini.

“Peraturan ini akan memudahkan petugas pengawas mengumpulkan angka kreditnya, sehingga setiap dua tahun sekali dapat kenaikan pangkat. Penilaian terhadap petugas pengawasan sangat tinggi, karena fungsi dan perannya dalam menjaga hubungan industrial lebih kondusif,” ujar Mennakertrans.

Saat ini yang menjadi prioritas pengawasan ketenagakerjaan adalah  upah minimum, jaminan sosial tenaga kerja, kebebasan  berserikat, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan  outsourcing  serta berbagai macam masalah ketenagakerjaan lainnya.

 
Copyrights 2011, Karaksanta | Powered by: arwebbisnis